Aksi Damai Pencaker Tuntut Pengisian 251 Kuota Kosong dan Realisasi Otsus Besok

“Pencaker Papua Pegunungan Gelar Aksi Tuntut Kejelasan Kuota CPNS dan Implementasi OtOts”

Detikpapua.com : Ratusan pencari kerja dari delapan kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan akan menggelar aksi damai di Kantor Gubernur pada besok Senin, 30 Juni 2025. Mereka menuntut kejelasan pengisian 251 formasi CPNS yang masih kosong.

Forum Pribumi Provinsi Papua Pegunungan bersama sejumlah organisasi seperti Aliansi Honorer Nasional, HI LABEWA, GMNI, GPM, dan GMKI menyerukan aksi damai.  Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap ketidakjelasan pengisian formasi CPNS 2024, khususnya 251 kuota yang hingga kini belum terisi.

Massa aksi akan berkumpul di Menara Salib dan mengikuti apel pagi sebelum menyampaikan aspirasi mereka.

“Kami meminta kebijakan gubernur terkait 251 formasi CPNS yang kosong. Jangan sampai kuota ini dikembalikan ke Jakarta tanpa dimanfaatkan untuk anak-anak daerah,” ujar Yusup Yikwa, Ketua Umum Forum Pribumi Papua Pegunungan.

Selain itu, massa juga menyoroti ketimpangan dalam hasil seleksi CPNS, di mana dari kuota anak cucu perintis, hanya 21 orang yang dinyatakan lulus. Mereka mendesak pemerintah provinsi untuk menjelaskan nasib 179 peserta lainnya.

“Kami ingin optimalisasi kuota yang ada. Jangan sampai ada permainan atau titipan dari luar yang mengorbankan hak anak-anak asli Papua Pegunungan,” tambah Yusup.

Sebentara itu Betho Etama menyoroti implementasi kebijakan Otonomi Khusus Papua, khususnya dalam pembagian formasi CPNS berdasarkan skema afirmatif 80:20 di mana 80 persen formasi diperuntukkan bagi Orang Asli Papua (OAP) dan 20 persen untuk non-OAP orang telah mengabdi di Papua Pegunungan, Skema ini telah diatur secara resmi dalam Keputusan Menpan RB Nomor 350 Tahun 2024 sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap masyarakat adat Papua dalam kerangka desentralisasi.

Sekretaris Forum Pribumi Papua Pegunungan Etama menilai pelaksanaan kebijakan ini belum dijalankan secara transparan dan adil di Papua Pegunungan. Mereka mendesak pemerintah daerah untuk memastikan bahwa kuota afirmatif tersebut benar-benar diberikan kepada OAP sesuai amanat Otsus. (Red).