*Oleh: Jekson Ikomou*
Saya mengirim sepucuk surat melalui cuitan ini, sebagai bentuk keprihatinan dan sifatnya sangat urgen! agar menyikapi peristiwa krisis kemanusiaan yang sedang terjadi di tanah Migani. Ribuan warga mengungsi (..sejak kapan dan dimana saja) akibat konflik, kombatan antara TPNPB dan TNI disana.
Sebelumnya dengan sepenuh hati saya sampaikan terimakasih kepada Bapak Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Mohon maaf yang sebesar-besarnya sebelum saya sampaikan.
Ijinkan saya menyurat fakta krisis yang dialami anak negeri pemilik tanah Migani yang nyatanya telah kehilangan nyawa, ternak, kebun dan rumah mereka.
Berdasarkan informasi yang saya telisik, kebanyakan yang jadi korban dalam peristiwa yang sedang terjadi saat ini adalah anak dan perempuan. Kepala negara harus lakukan upaya persuasif yang serius. Sebab, yang jadi korban adalah adalah warga negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Intan Jaya.
Pemerintah sebagai penyelenggara kekuasaan negara ini, mulai dari sabang sampai merauke harus lakukan upaya perdamaian, dengan menarik sejumlah aparat TNI, agar negara kita tidak menjadi sorotan luar.
Cabut ijin Blok Wabu yang menjadi akar konflik sesama kombatan, hingga korbankan nyawa masyarakat kecil yang tidak tahu apa-apa. “Negara jangan diam di situasi krisis kemanusiaan yang sangat ironis di Tanah Migani”. Pentingnya melakukan dialog yang luas dan konstruktif, untuk sikapi konflik di Intan Jaya. Langka Dialog dengan mengundang semua kalangan.
Jokowi terpilih kembali jadi Presiden Indonesia, fakta bahwa masyarakat Intan Jaya berikan hak konstitusi setulus nurani yang sangat demokratis.
Harapan mereka berikan hak suara kepada Bapak bukan minta Pembangunan Infrastruktur, bukan kepentingan pembangun Pendidikan, bukan kepentingan pembangunan Ekonomi, tetapi mereka berikan suara saat pemilihan Presiden secara nurani tanpa keterpaksaan pihak lain, hanya untuk menciptakan rasa kedamaian dan kenyamanan di rumah mereka, di tanah mereka serta asal usul mereka yang sudah diwarisi moyang pemilik tanah Migani.
Mereka harus diberikan kado “kedamaian” sebagai rasa terimakasih, atas hak suara yang sudah diberikan kepada Bapak Jokowi saat Pilpres 2019 lalu. Namun sayangnya, Bapak tidak menyadari akan hal itu, dan secara nyata berikan kado “operasi Militer” kepada masyarakat Intan Jaya. Lebih sadis lagi, ini tindakan yang seakan “air susu dibalas dengan air tuba”.
Berorientasi pada penambangan di Blok Wabu sebagai area target operasi hingga mengorbankan rakyat, bukti negara tak mampu melindungi warga negara secara efektif. Prinsip negara Bhineka Tunggal Ika berada pada situasi darurat.
Hentikan operasi militer dan tarik kembali pengiriman pasukan non-organik dari Intan Jaya. Negara harus tahu dan paham, bahwa jika ada regulasi pembangunan melalui pendekatan aparat militer tak akan mencapai kesejahteraan rakyat Papua. Kemudian jika ada motif lain soal bangun kekuatan di Papua, melalui pendekatan aparat militer, juga tidak akan pernah menjadi solusi. Karena hanya mengkambinghitamkan rakyat sipil biasa menjadi oknum TPNPB dan OPM. Dimana kedua kubu bersenjata tersebut, sama-sama tidak bertanggung jawab untuk rakyat kecil yang menjadi buronan aparat.
*Penulis adalah Pemerhati masalah Sosial dan Hak-hak Sipil Di Tanah Papua*
![]()

More Stories
Warga Bomberay dan Kokas Tak Perlu ke Kota, Bayar Pajak Kendaraan Segera Bisa di Bank Papua
Tiga Petugas Dinas Pertanian Gugur Ditembak OTK Saat Salurkan Bantuan Pangan di Muliama
Pemkab Jayawijaya Gelar Pelatihan Wirausaha, Dorong Kemandirian Ekonomi Pemuda Lokal