Demo Sekelompok Kepala Desa Di Kantor Bupati Lanny Jaya, Yoram Wenda: Harus Tau Peraturan Tentang Masa Jabatan

DETIKPAPUA.COM : Tiom – Selama ini Dana (desa) kampung di kabupaten Lanny jaya terlihat tidak gunakan sesuai rencana anggaran biaya (RAB), sehingga pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kampung tak dirasahkan. Hal ini terjadi hampir semua kampung (Desa) di Kabupaten Lanny Jaya selama 12 tahun menjabat.

Yoram L. Wenda mengatakan, seluruh kepala kampung kabupaten Lanny Jaya tentu menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban dan segera laporkan rekening koran pengunaan anggaran selama 12 tahun.

“354 Kampung wajib Buat LPJ, 354 Kampung meminta rekening koran selama 12 Tahun belakang ini juga,”kata ketua Korlap pendukung kinerja pj Bupati Lanny Jaya menanggapi demostrasi kepala kampung,Rabu (2/10/24).

Sebagai kepala kampung tentu mengetahui peraturan tentang masa jabatan, pengangkatan dan pergantian.

“Seluruh kepala kampung lanny jaya harus tahu aturan tentang Pengangkatan dan Pergantian kepala kampung,”katanya.

Ia menegaskan, dana desa merupakan uang negara, sehingga seharusnya selama ini gunakan sesuai RAB.

“Yang disebut Dana Desa itu adalah Uang negara bukan uang yang dibuat oleh moyang para kepala kampung, kalian harus sadar dan tahu itu,” tegasnya.

Dinilai demo yang dilakukan sekelompok kepala desa merupakan atas permintaan pihak tertentu.

“Bagi aktor demo anda harus pertanggung jawabkan atas demo ini dan anda siapkan lapangan kerja buat para Kepala kampung yang anda doktrin,”ucapnya.

30 September 2024, sejumlah kepala kampung melakukan demostrasi di Kantor Kabupaten Lanny Jaya meminta Penjabat Bupati Lanny Jaya melalui Dinas terkait (DPMK) segera cairkan dana kampung dan Diminta Pj. Bupati segera perintahkan kepala bank Papua Tiom untuk print out dana kampung.

Kepala kampung yang hendak mendatangi kantor Bupati Lanny jaya terdiri dari 3 distrik yaitu distrik Yugungwi,Kuli lany dan Lanina.

Selain itu Yoram mengatakan, KPK fan BPk segera periksa 354 kepala kampung atas pengunaan anggaran selama ini.

“354 kampung Dana Desa itu bukan uang milik pribadi yang kalian mau pake semuanya begitu saja, saya berharap BPK dan KPK harus turun periksa kepala kampung yang motif nya uang dan yang tidak membangun kampung yang baik, juga tidak menjalankan manajemen pemerintahan kampung yang selayaknya,”tutupnya. (Red)