DETIK PAPUA

Berita Papua Terkini

Sistem Pemerintahan di Jayawijaya Seperti Perusahaan Pribadi

Wamena,Detikpapua.com– Sisten Birokrasi Pemerintahan di Kabupaten Jayawijaya dinilai sama persis dengan mengurus perusahaan yang merupakan milik pribadi atau kelompok tertentu. Penerapan pengelolaan birokrasi di Jayawijaya dengan sistem satu pintu.

Hal tersebut disampaikan Ustadz Ismail Asso, melalui rilis kepada jurnalis warga noken di Wamena, selasa,3/08/2021.

“Saya amati Bupati Jayawijaya, tidak paham mengurus dan memimpin suatu Pemerintahan dalam suatu wilayah. Karena, Bupati Jayawijaya mengurus Sistem Pemerintahan Kabupaten Jayawijaya seperti mengurus perusahaan milik pribadi dan keluarga” Tulis Asso dalam rilis itu.

Padahal kata dia, mengurus birokrasi Pemerintahan berbedah dari mengelola usaha keluarga atau mengelola perusahaan pribadi. Kabupaten Jayawijaya adalah suatu lingkup wilayah Pemerintahan bukan perusahaan pribadi atau keluarga seperti PT dan CV.

Dikatakan, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya di bawa Kepemimpinan Jhon Richard Banua, perlu membedahkan antara mengelolah sistem birokrasi suatu pemerintahan dan perusahan milim pribadi, Perusahaan dikelola dengan managemen tertutup (close management), sementara mengurus Pemerintahan selalu harus management terbuka (open management).

“Jadi, jalannya roda Pemerintahan itu harus dikontrol dan diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan semua sektor organ pemerintahan untuk memaksimalkan fungsi sesuai tupoksi masing-masing dan berikan anggarannya ditangani oleh dinas masing-masing” kata Ismail Asso, Ustadz asal Wamena ini.

Menurutnya, apa yang terjadi di Kabupaten Jayawijaya sangat keliru, semua urusan pemerintahan atau urusan apapuan di Kabupaten ini hanya melalui satu pintu (melalui Bupati).

“Ini bukan saja keliru, tapi salah, malah sangat berbahaya namanya malpraktek (salah kelola pemerintahan) tak sesuai tatakelola sistem suatu pemerintahan. Ini sangat abnormal (tidak normal)”, ujarnya

Dengan realitas demikian Ismail Asso menilai Bupati Jayawijaya, Jhon Ricard Banua tidak paham birokrasi pemerintahan sebab semua fungsi tatakelola pemerintahan tidak berfungsi secara normal dan macet total

“Ini Berbahaya karena ini sistem semi otoriter seperti sitem komunis Korea Utara dan Cina”, kata Ustadz Ismail Asso.

Dengan demikian untuk memperbaiki roda birokrasi Pemerintah Kabupaten Jayawijaya berjalan baik dan normal, Ustad Ismail Asso memberi saran agar Bupati memfungsikan staf ahli dan penasehat yang ada dalam birokrasi., jikapun tidak, maka perlu untuk rekrut putra – putri yang telah selesai sesuai studi dibidangnya.

“Saran saya , Bupati Jayawijaya harus punya tenaga ahli Ilmu Pemerintahan. Dari orang-orang terdidik dari anak-anak Wamena lulusan IPDN atau Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) supaya beliau paham tatalaksana mengurus pemerintahan”saran Asso

Sebelumnya, sebagaimana diberitakan media ini, salah seorang pemuda Wamena, Sonny Lokobal mendesak Bupati Kabupaten Jayawijaya untuk segera melantik kepalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hingga kini masih dijabat Plh di sejumlah instansi, termasuk jabatan sekda.

“Saya salah satu pemuda Kabupaten Jayawijaya dan juga selaku ketua GPII di wilaya Lapago, merasa ada kejanggalan dalam tubuh pemerintah (kab. Jayawijaya)”, kata Sony, seperti pemberitaan nokenwene.com senin,02/08/2021. (Nokenwene.com)

Loading

About Author