Pemerintah Pusat Berhenti Politik Adu Domba Sesama Orang Papua

Wamena,Detikpapua.com- Ketua pemuda baptis di tanah Papua, Sepi Wanimbo,M.KP minta kepada Pemerintah Pusat di Jakarta berhentikan politik adu domba sesama Orang Asli Papua lewat polemik antara Gubernur Provinsi Papua dan Sekretaris Daerah Provinsi Papua

“mengingat saat ini rakyat Papua sedang berada dalam situasi duka karena konflik dan pelanggarang HAM berkempanjangan sejak 1960an sampai saat ini” kata wanimbo

Pihaknya menilai bahwa skenario polemik soal Sekda. Diangkat sebagai Pelaksa Harian PLH Gubernur Provinsi Papua tanpa ada koordinasih Bapak Lukas Enembe, S.IP.MH sebagai Gubernur Provinsi Papua yang dipilih oleh rakyat sementara sedang pemulihan kesehatan. Katanya kepada Media ini Rabu 30/6/21

“Jadi Kebijakan Pemerintah Pusat ini memang benar – benar tak profesional juga tetapi gaya ini kita sudah bisah baca bahwa Pemerintah Pusat sudah diseting untuk kepentingan perpanjangan Otonomi Khusus Otsus dan Pemakaran Otonom Baru (DOB) di wilayah Papua merupakan upaya pengalihan isu terhadap operasi militer yang telah diuraikan sebelumnya Pemerintah Pusat telah mengambaikan persoalan subtansi dan mengangap persoalan pelanggaran hak asasi manusia sebagai persoalan tidak penting dan disampingkan.jelasnya

Lanjut dia, Perpanjagan Otonomi Khusus Otsus dan Pemakaran Daerah Otonom Baru DOB bukan merupakan hal yang darurat untuk menyelesaikan persoalan dan konflik di tanah Papua, melainkan justru menimbulkan konflik berlanjut rakyat Papua telah melakukan penolakan terhadap perpanjangan Otonomi Khusus Otsus.

” Ada 700.000, orang Papua yang telah menyatakan Otsus gagal melalui petisi tolak Otsus. Jika perpanjangan Otsus dipaksakan seperti langka – langka Jakarta beberapa tahun terakhir ini bukan solusi yang tepat bagi rakyat di tanah Papua” katanya

Kita melihat kebijakan – kebijakan Pemerintah Pusat terhadap Papua beberapa waktu ini yang sangat penuh dengan pendekatan anggota keamanan TNI dan Polri maka kami mempertanyakan sejauh mana kewenangan Presiden Joko Widodo sebagai kepala Negara Republik Indonesia dalam mengambil keputusan kebijakan politik dan pembangunan untuk memajukan Papua sama seperti daerah lain di Indonesia.

“Sementara pernyataan Presiden Joko Widodo pada tanggal, 30 September 2019 untuk bertemu dengan kelompok Pro – Referendum untuk menyelesaikan konflik Jakarta dan Papua sampai saat ini janjinya belum pernah tepati dengan baik hanya begitu saja anggap tidak ada masalah padahal ada banyak masalah yang harus diselesaikan sesuai janji yang sudah pernah sampaikan”

Jangan banyak janji – janji kepada rakyat di tanah Papua tetapi tepatilah janji yang sudah pernah sampaikan untuk penyelesaian konflik di tanah Papua biarlah Papua jadi tanah Damai sama dengan wilayah lain di Indonesia ini.

“Harap seluruh rakyat di tanah Papua kita jangan ikut pikirannya orang lain yang kita tidak kenal dan kita juga jangan dikendalikan, diarahkan oleh pikiran Pemerintah Pusat karena mereka punya kepentingan politik tersendiri, karena itu kita orang asli Papua harus punya pronsip dan punya komitmen yang jelas berdiri tegap kokoh diatas tanah sendiri.”harapnya (aw)

About Author