NABIRE, DETIKPAPUA.com — Peringati Deklarasi 1 Juli 1971 Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB-OPM Mengumumkan Hasil Peluncuran Kampanye Intervensi Dewan Keamanan PBB di West Papua.
Selamat Merayakan Hari Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat yang ke 50 tahun yaitu 1 Juli 1971-1 Juli 202.
“Peluncuran ini, Kata Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat -Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Sebby Sambom, pihaknya mengaku bahwa telah dilakukan tanggal 26 Juni 2021 di Brisbane, Australi namun kami baru umumkan bersamaan dengan peringati Hari Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat yang pernah terjadi pada tanggal 1 Juli 1971 di Kampung Waris, di Tanah Tabi Papua Barat,”Jelasnya kepada media ini, Kamis (01/07/2021).
Proklmasi ini telah diakui secara defakto, dan berhasil mendirikan Kantor OPM di seluruh dunia termasuk di Senegal.
“Merunut Jubir TPNBP, Deklarasi ini juga merupakan menolak Hasil PEPERA 1969 yang cacat secara Hukum dan Cacat Moral, kemudian bangsa Papua telah klaim penuh atas semua embrio negara West Netherland New Guinea yang mana Pemerintah Kolonial Belanda siapkan dan pernah umumkan pada tanggal 1 Desember 196,”Jelasnya Sebby Sambom lagi.
Dengan dasar ini, Badan Diploimatik TPNPB-OPM bersama semua Pendukung Papua Merdeka di Australia tyelah berhasil meluncurkan Kampanye Internasional untuk Intervensi Pasukan Perdamaian PBB ke West Papua.
“Lanjut Sebby, Peluncuran Kampanye Intervensi Dewan Keamanana PBB ini dilakukan karena Perang Konflik bersenjata antara Pasukan TPNPB-OPM dan Pasukan Keamanan Indonesia masih berlanjut dan eskalasi pun meningkat dan Krisi kemanusiaan sangat serious,”bebernya.
Dalam hal ini kami lampirkan hasil Siaran Pers oleh Badan Diplomatik TPNPB-OPM dibawah Pimpinan Tuan Akouboo Amatus Douw dibawah ini. Silakan ikuti dan Pelajarinya.
June 27 2021
PRESS RELEASE.
Campaign Launch for UN Security Council Intervention in West Papua Yesterday 26 June 2021, Mr Amatus Douw, Chairman of the Diplomatic Council with TPNPB-OPM launched the inaugural campaign for United Nations Security Council intervention in West Papua at the Queensland Council of Unions building in Brisbane Australia.
Speakers included representatives from: Peace and Justice Commission (Catholic Diocese, Brisbane); academics; human rights groups; mediation experts from the Peace and Conflict Studies Institute (Australia); a representative from the United Nations Association of Australia; Australian Politicians; Politica lebih asylum refugees from West Papua; TPNPB-OPM’s media spokesperson; and, Papua New Guinea supporters. Issues highlighted include: the illegal transfer of West Papua to Indonesia, the multiple violations of the UN Charter and international law, the ongoing oppression, the current military conflict in the highlands regions including Ndugama, Intan Jaya, Timika, Puncak, Paniai, Deiyai, and Dogiyai. The Diplomatic Council of TPNPB-OPM calls for immediate humanitarian intervention by the United Nations Security Council and all UN Member States as advocated under UN resolution 2621 to provide moral and material support to the West Papuan people in order to bring an end to the ongoing slaughter of West Papuan people and end this international conflict.
Amatus Douw Chairman The Diplomatic Council, TPNPB-OPM Free Papua Movement
In Indonesian
27 Juni 2021S
SIARAN PERS: Peluncuran Kampanye Intervensi Dewan Keamanan PBB di West Papua Kemarin 26 Juni 2021, Bapak Amatus Douw, Ketua Dewan Diplomatik bersama TPNPB-OPM meluncurkan kampanye perdana intervensi Dewan Keamanan PBB di Papua Barat di gedung Queensland Council of Unions di Brisbane-Australia.
Pembicara termasuk perwakilan dari:
Komisi Perdamaian dan Keadilan (Keuskupan Katolik, Brisbane); Akademisi; Kelompok Hak Asasi Manusia; Ahli Mediasi dari Institut Studi Perdamaian dan Konflik (Australia); perwakilan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa Asosiasi Australia; Politisi Australia; Pengungsi Suaka Politik dari Papua Barat; Juru Bicara KOMNAS TPNPB-OPM; dan, pendukung Papua Nugini.
Isu yang disorot meliputi: Pemindahan Ilegal West Papua ke Indonesia, berbagai pelanggaran Piagam PBB dan hukum internasional, penindasan yang sedang berlangsung, konflik militer saat ini di daerah dataran tinggi termasuk Ndugama, Intan Jaya, Timika, Puncak, Paniai, Deiyai, dan Dogiya.
Dewan Diplomatik TPNPB-OPM menyerukan intervensi kemanusiaan segera oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan semua Negara Anggota PBB seperti yang diadvokasi dibawah resolusi PBB 2621 untuk memberikan dukungan moral dan material kepada orang-orang Papua Barat untuk mengakhiri pembantaian yang sedang berlangsung terhadap orang Papua Barat dan mengakhiri konflik internasional ini.
Amatus Douw Ketua Dewan Diplomatik, TPNPB-OPM Gerakan Papua Merdeka.
Catatan:
Release asli dalam PDF file, dan photo serta video peluncuran kami lampirkan juga.
Diteruskan kepada semua pihak oleh Jubir KOMNAS TPNPB-OPM Sebby Sambom.
Demikian Siaran Pers oleh Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB-OPM, dan terima kasih atas kerja sama yang baik.
Pewarta : Hagimuni Dann
More Stories
Hukum Moral dalam Alkitab dan Ketidakadilan di Papua
Wandik- Giyai Akan Luncurkan Kartu Berobat Gratis untuk Masyarakat Papua Tengah
Anggota DPD RI,Frits Tobo Wakasu: Proses seleksi kursi pengangkatan harus berjalan