Marthinus Maisini: Pemkab. Intan Jaya Percepatkan Anggaran ULP dan Perdayakan Anak Asli Daerah

 

NABIRE, DETIKPAPUA.com — Dawan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Intan Jaya, Martinus Maisini, meminta kepada pemerintah daerah untuk mempercepatkan proses anggaran ULP sesuai menganggarkan saat sidang lalu. Karena besok hari kamis itu sudah masuk ke bulan ke tujuh. Ungkapnya kepada media ini, Selasa (29/06/2021).

“Kapan mau proses anggaran yang sudah dianggarkan itu karena ini sudah tidak ada waktu lagi apalagi beberapa hari Ke depan (hari kamis) itu sudah masuk ke bulan ke tujuh (Juli),”tegasnya dia.

Dana yang sudah dianggarkan oleh pemerintah daerah itu apakah Kontraktor-kontaktor mampu kerja dalam waktu singkat 3-4 bulan ini? Maka itu saya minta di per cepat kan sebelum masuk bulan ke tujuh ini.

“Lanjut, Ketua Komisi B yang menangani di bidang Ekonomi Kerakyatan dan Kearifan lokal itu, Pihaknya menilai beberapa Pekerjaan Pembangunan fisik selama ini berjalan di tempat,”tuturnya.

Selama ini saya menilai dan melihat namun benar pekerjaan pembangunan tidak berjalan baik dan boleh dikatakan jalan ditempat. Salah satu contohnya adalah Pembangunan Gedung Kantor Infektorat, Kantor BAP PEDA dan Kantor DPR. Walaupun setiap tahun Pemerintah daerah menganggarkan dana sebesar di atas Rp.10 Miliar bahkan sampai 20an lebih miliar. Namun pembangunan itu tidak pernah jadi sampai seratus persen.

“Pembangunan bukan hanya itu, ada banyak. Tidak boleh pemerintah anggarkan dana dari tahun ketahun hanya untuk itu-itu saja,”tegasnya.

Tempat lain juga butuh pembangunan seperti, pembangunan kantor, pembangunan distrik dan juga pembangunan lain, bangunan bukan hanya kantor-kantor tersebut di atas itu saja. Sehingga anggaran itu dihabiskan di tahun 2021 ini demikian juga pembangunan pun harus seratus persen jadi. Biar anggaran tahun 2022 itu anggarkan untuk pembangunan lain.

“Sambung Maisini lagi, pihaknya meminta pemerintah daerah dalam hal pihak terkait segera mengecek pelelangan ULP dan PLC untuk percepatan pembangunan. Karena secara mekanisme bulan September dan Oktober akan pembahasan materi perubahan anggaran. Sehingga kami minta agar dipercepat sebab ini sudah tidak ada waktu untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan-pembangunan besar itu,”tandasnya.

Pelelangan-pelelangan umum maupun khusus diminta pemerintah daerah serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tolong mengakomodir anak-anak putera daerah yang punya profil seperti Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) dan beberapa anak daerah yang punya profil. Dan itu harus diperdayakan terutama dana-dana Otsus itu.

“Dana otsus setiap tahun dialokasikan 2 Miliar per kabupaten itu sampai saat ini saya tidak tahu cara pengelolaan keuangan itu seperti apa, dari semenjak saya jadi DPR sampai saat ini. Dan saya tidak tahu sama sekali 2 miliar itu di kelola oleh anak pengusaha asli papua. Terus pengadaan-pengadaan barang, jasa, kegiatan-kegiatan fisik yang diadakan dengan dana-dana otsus itu, kalau boleh memberikan peluang kepada mereka karena perlu diperdayakan mereka (anak-anak asli pengusaha papua,”pintanya.

Ketua komisi B Martinus Maisini, pihaknya menilai bahwa dana otsus selama 20 tahun masuk di Papua ini bukan memperdayakan masyarakat tapi itu murni uang saku pejabat-pejabat Papua bukan hanya di Intan Jaya tapi ini di seluruh tanah Papua di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Jadi dana besar-besar yang dikirim dari Jakarta melalui otsus itu bukan memperdayakan masyarakat tapi murni itu uang saku pejabat pejabat Papua.

“Maisini juga meminta, Penggunaan data Otsus itu sebagai Kepala daerah harus kontrol betul bila perlu turun lapangan atau lokasi lalu lihat pembangunannya. Tidak boleh hanya terima laporan yang dimuat “100% pembangunan selesai itu” sebab itu belum tentu benar dan sesuai di lapangan,”mintanya.

Kalau seperti demikian berikan kepercayaan atau kesempatan kepada anak-anak asli daerah seperti KAPP dan lain sebagainya di intan jaya untuk kelola dana otsus itu.

 

Pewarta : Hagimuni Dann

About Author