Undang undang Otonomi Khusus Lahir dari kebutuhan orang papua, dan bukan hal yang direkayasa oleh pemerintah republik indonesia untuk menyenangkan orang papua.
Hal itu disampaikan ketua lembaga musyawarah adat (LMA) Nabire, Socrates Sayori Ketika ditanya wartawan tentang otonomi khusus papua
Dijelaskan Socrates Sayori (17/06/2021), otonomi khusus itu penti
ng dan tidak ada alasan untuk otsus ditiadakan, meskipun diakui, dalam pelaksanaannya belum sempurna, sehingga merupakan tugas negara untuk mengevaluasi otsus dan memperbaiki otsus agar dapat benar benar memenuhi kebutuhan orang papua.
“ kami dari lembaga masyarakat adat nabire menganggap otsus itu penting, karena otsus dibuat untuk menjawab kebutuhan orang papua, namun saya meminta kepada pemerintah republik indonesia, agar benar benar serius memperbaiki otsus papua, jangan bertanya kepada masyarakat terima atau menolak otsus, namun yang terpenting adalah apakah pemerintah sudah siap menjalankan otsus dengan baik atau tidak “
Hal yang sama juga dikemukakan Ketua Dewan Adat Daerah Nabire, Herman Sayori yang dengan tegas mengatakan bahwa, Dana Otsus diturunkan oleh pemerintah Republik Indonesia, untuk kesejahteraan masyarakat papua, namun selama ini dana otsus ini tidak memberikan hasil yang maksimal, karena ada oknum oknum yang menyalahgunakan dana otsus tersebut, sehingga dirinya meminta pemerintah menelusuri dana otsus di papua, kemana peruntukannya, apakah benar benar untuk kesejahteraan masyarakat papua, atau justru memperkaya oknum oknum tertentu dan bahkan mendukung TPN OPM.
“ saya mendukung adanya otonomi khusus di papua, namun selama ini yang menjadi masalah adalah moneter atau keuangan, yang merupakan uang rakyat yang diserahkan untuk rakyat khususnya di papua, pemerintah harus tegas dalam menyelidiki kemana aliran dana otsus karena selama ini tidak tepat sasaran dan belum mensejahterakan masyarakat papua, jangan jangan justru ada oknum yang memanfaatkan dana otsus untuk membantu TPN OPM” tutup sayori.
More Stories
Gelar Sosialisasi di Tiga Distrik Dapil IV, ADEM: Ini Program Prioritas Kami
Jhon NR Gobai: Perlu Penetapan Situs Wisata Religi di Tanah Papua
Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa, Kementrian Dalam Negeri, Republik Indonesia: Papua Pegunungan Akan Lakukan Pemilihan Kepala Desa