Jakarta,Detikpapua– Dugaan kuat terjadi praktik patgulipat pada pelaksanaan Musyawarah Provinsi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Provinsi Papua, baru-baru ini, di mana Ronald Antonio Bonai terpilih sebagai Ketua Kadin Papua periode 2021-2026.
Ketika dikonfirmasi Yance Mote salah satu calon Ketua Kadin Papua yang dieliminir oleh Panitia pemilihan menuturkan, banyak kejanggalan yang dilakukan Panitia Pelaksana. “Ada ketidak beresan proses pemilihan oleh OC dan Panitia pemilihan,” ujar Yance Senin (24/5/2021).
Aksi demo dan penyampaian aspirasi terkait kejanggalan Musprov Kadin Papua
Dirinya mengaku, mempertanyakan 4 hal yang tidak bisa dijawab oleh panitia yakni, apa bisa caretaker mencalonkan diri menjadi ketua. Lalu, terkait pembekuan 12 SK Kadin Kabupaten yang dilakukan secara sepihak. Ketiga, mengenai adanya calon yang kabarnya tidak memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA). Hebatnya lagi, ada mahar Rp500 juta yang dibebankan kepada para calon.
“Darimana ada aturan calon harus menyetor uang setengah milyar. Tidak ada dalam AD/ART Kadin demikian. Itu sama saja bentuk upaya mengganjal orang Papua untuk bisa menjadi Ketua Kadin. Jelas-jelas ini sudah melanggar AD/ART,” tegas Yance lantang.
Dirinya meminta hal ini diusut tuntas, sebab tentu akan memperburuk citra Kadin bahwa seseorang untuk menjadi Ketua Kadin daerah harus menyetor sejumlah uang dalam jumlah besar.
Beberapa waktu, dalam sebuah pemberitaan Nixon Ayomi mengaku ketentuan uang pendaftaran mencapai Rp 500 juta merupakan keputusan dari ketua caretaker yang dijabat oleh Ali Said. Benarkah? Hingga berita diturunkan, Ali Said belum memberikan keterangan resmi mengenai hal tersebut. (aw)
About Author
More Stories
Hukum Moral dalam Alkitab dan Ketidakadilan di Papua
Wandik- Giyai Akan Luncurkan Kartu Berobat Gratis untuk Masyarakat Papua Tengah
Anggota DPD RI,Frits Tobo Wakasu: Proses seleksi kursi pengangkatan harus berjalan