Jayapura,DetikPapua.com–Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua dari komisi I mengadakan Rapat Kerja atau Raker bersama sejumlah mahasiswa/i asal kabupaten Deiyai di Jayapura, Selasa (27/4) di Aula Hotel Horison Hamadi.
Rapat kerja legislatif perlu melibatkan mahasiswa/ atau perwakilan masyarakat. Karena, banyak keinginan atau program pembangunan yang diharapkan masyarakat namun seringkali legislatif lalai akan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, untuk merangkul semua ide, gagasan dan masukan dari masyarakat dan mahasiswa agar kemudian bisa diaplikasikan melalui rapat kerja.
Dalam Raker itu mahasiswa/asal kabupaten Deiyai mengampaikan sikap penolakan atas wacana pemekaran 10 dsitrik dan 109 kampung baru di Kabupaten Deiyai.
Untuk itu, anggota komisi I DPR Papua Amos Edowai menyatakan, pihaknya tetap proses untuk membatalkan wacana pemekaran 10 distrik, dan 109 kampung di kabupaten Deiyai, Papua.
“Suara ini tidak puas kamu jangan debat biarkan saja Pemda segera bertindak dibalik Mahasiswa ada DPRP Papua yaitu bapak Amos Edowai semua itu mainan tapi tidak papa DPRP provinsi Papua tidah berhak untuk membatalkan program pemekaran daerah titik ini kata ketua DPR kab Deiyai Petrus Badokapa. Tapi ini tidak wajar karena tidak sesuai keinginan masyarakat dan mahasiswa,”kata Amos, Selasa (27/4).
Menurut Edowai, tidak wajar jika Pemerintah mewacanakan pemekara baru diluar kemauan masyarakat dan mahasiswa/i.
Tokoh masyarakat Deiyai di Jayapura Abeth Ukago mengatakan, jika Pemerintah tidak dapat menyelesaikan segala persoalan yang sering terjadi di Kabupaten Deiyai, maka ia bersama masyarakat Deiyai tetap menolak wacana pemekaran tersebut.
“Korban jiwa yang sering terjadi jika tidak dibatasi, maka saya sebagai kepala suku tolok pemekaran 10 Distrik dan 109 Kampung,”tegas Ukago.
Sementara, Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa/i Kabupaten Deiyai di kota studi Jayapura Yance Pakage mengatakan, seluruh mahasiswa/i bersama komponen masyarakat kabupaten Deiyai menolak secara seratus persen pemekaran 10 distrik dan 109 kampung.
“kami tinjau kembali bahwa peristiwa yang pernah terjadi di kabupaten Deiyai itu jika tidak ada orang yang menyelesaikan tetap kami menolak. Mayoritas SDM dan tingkat pendidikan menurun, maka kami tetap tolak,”katanya.
Ia juga menanyakan, pemekaran tersebut untuk siapa? Sebab ia melihat SDM yang tersedia pun masih sedang nganggur dan tidak difungsikan oleh Pemerintah.
Reporter : Kaipanus Edowai
More Stories
Hukum Moral dalam Alkitab dan Ketidakadilan di Papua
Wandik- Giyai Akan Luncurkan Kartu Berobat Gratis untuk Masyarakat Papua Tengah
Anggota DPD RI,Frits Tobo Wakasu: Proses seleksi kursi pengangkatan harus berjalan