Pemda Dogiyai Tak Pedulikan Korban Banjir, DPRD Minta Harus Perhatikan Mereka

Dogiyai, DetikPapua.com–Bencana kebanjiran yang terus melandah di lembah Kamuu, di Moanemani, Kabupaten Dogiyai Papua sebenarnya di depan mata Pemerintah Daerah setempat, namun pihak Pemda tak penduli ketika masyarakat melandah bencana tersebut.

Ketikdakpedulian terlihat bukan hanya seketika bencana menghampiri mereka tetapi ketidakpedulian itu hampir selalu ada dalam segala hal termasuk pelayanan di instansi Pemda setempat terhadap masyarakat.

Seharusnya sebagai Pemerintah yang baik patut bertanggungjawabkan atas keperluan masyarakat agar kebetuhan masyarakat akan dipenuhi dan luka hati mereka terobati. Dilakukan pendekatan Turlap sebagai bukti good government untuk merekap aspirasi.

Namun, hingga saat ini Pemda setempat tak peduli dengan masyarakat. Apalagi, untuk kebutuhan publik.

Kinerja bupati tak clear sehingga masyarakat di wilayah itu sedang haus akan minuman segar dari Pemerintah. Dari pandangan publik bupati Dogiyai belum pernah mengakomodir dan bekerjasama dengan setiap instansi (Para Pegawai bawahan) dalam segala hal sehingga dalam sistem kepemimpinannya terjadi dualisme.

Artinya bupati jalan sendiri dengan prinsipnya sendiri, bawahan atau penyikutnya pun ikut patologi sistem bupati sehingga wajah pembangunan belum terlihat hingga saat ini di Kabupaten Dogiyai Papua sangat ketinggalan dengan kabupaten lain di Indonesia pada umumnya di Papua.

“Selama delapan bulan berturut-turut terjadi bencana banjir pada tahun 2020 lalu. Tidak hanya itu, setiap tahunnya sering melandah. Namun Pemerintah Kabupaten Dogiyai dalam hal ini dinas terkait berdiam diri dan terus diabaikan tanpa ada perhatian terhadap masyarakat yang saat itu sedang terdampak bencana tersebut,”kata salah satu anggota DPRD Kabupaten Dogiyai, Yones Waine kepada media ini, Kamis, (01/4/2021).

Waine mengakuh, pihak DPRD Dogiyai sebagai mitra kerja enggan melayangkan undangan pertemuan kepada kepala Dinas Bencana Alam namun pihaknya mengabaikan undangan tersebut tanpa argumen yang jelas.

“Masyarakat pernah datang mengampaikan aspirasi ke kami DPRD terkait kebanjuran itu dan aspirasi tersebut DPRD sebagai mitra kerja berusaha ketemu dinas terkait untuk sampaikan aspirasi itu, namun kepala dinas bencana alam tidak ada di kantor selama 3x,”katanya.

Ia katakan, proposal bencana alam masyarakat terdampak bencana itu masih ada bersama pihaknya sampai saat ini.

Untuk itu, ia sebagai komisi mitra kerja menegaskan kepada Pemerintah Dogiyai dalam hal dinas terkait harus diperhatikan masyarakat yang terdampak bencana alam.

“Kalau terjadi lagi bencana seperti ini di tahun-tahun berikutnya, harus membantu dalam bentuk bama serta ganti ruginya,”mintanya Waine.

Waine berharap, bekerja untuk kepentingan publik sangat urgen. Karena, masyarakat dan Kabupaten Dogiyai itu milik bersama. Pemerintah ada karena masyarakat. Untuk itu, diprioritaskan kebutuhan masyarakat.(Red/*).

About Author