Ratusan KIP Kuliah akan disalurkan Kemenag Untuk Mahasiswa Papua dan Papua Barat

Jakarta,DetikPapua.com–Sejak tahun 2020, Kementerian Agama (Kemenag) telah gelontorkan dana sebesar 65 Milyar untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan di Papua dengan program Kita Cinta Papua (KCP).

Program tersebut didasari dari Instruksi Presiden (Inpres) No 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Yang mana Kemenag bertugas untuk penguatan dan pengembangan lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan serta peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Dalam rapat koordinasi melalui virtual pada Kamis,( 25/3/2021) lalu, Dirjen Bimas Kristen Thomas Pentury dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menegaskan, bahwa Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas berkomitmen untuk melanjutkan Program KCP.

Program Kita Cinta Papua Diperluas

Menag mengarahkan bahwa pemberian beasiswa KCP bagi mahasiswa Papua dan Papua Barat diperluas, tidak hanya pada perguruan tinggi keagamaan binaan Kemenag saja, tapi juga di perguruan tinggi umum binaan Kemendikbud.

“Kalau kita mau menyiapkan SDM Papua, jangan hanya disekolahkan di sekolah agama saja. Mereka juga harus disekolahkan di sekolah umum lain,” kata Thomas Pentury mengulang pesan Menag Yaqut dari keterangan tertulisnya, Jumat (26/03/2021) lalu.

Thomas Pentury menjelaskan, salah satu program KCP tahun 2020 adalah pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 253 mahasiswa Papua dan Papua Barat. Jumlah ini dinilai belum cukup, perlu afirmasi lebih untuk membantu anak-anak Papua dan Papua Barat.

“Tahun 2021 ini, kita akan memberi KIP Kuliah bagi 355 anak Papua dan Papua Barat,” kata Thomas Pentury.

Sehingga di tahun 2021 totalnya ada 608 anak Papua dan Papua Barat menerima KIP Kuliah.

Sebelumnya KIP diperlukan untuk calon pelajar bisa menerima Program Indonesia Pintar yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Kemenag, untuk mengurangi putus sekolah anak dari kendala ekonomi ataupun keluarga. (Redaksi/*).